Saturday, September 10, 2005

Materi Muatan Undang Undang Dasar 1945

Menurut Hans Kelsen, materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 ada 7 (tujuh), yaitu:
preambule,
determination of contents of future statues,
determination of administratif and judicial function
,
the uncostitutional of law (hukum-hukum yang tidak tertulis),
constitutional prohibition.
bill of rights, and
guaranty of the constitution
.

Ketetapan MPR
Materi-materi muatan ketetapan MPR digunakan sebagai sarana untuk materi muatan konstitusi grand theory dari Hans Kelsen Universal
Ground Norm (kaidah dasar). Ketetapan MPR merupakan yang paling tinggi karena dibuat oleh pembuat atau pembentuk itu sendiri.

TAP MPR
TAP MPR mengandung materi muatan UUD, TAP MPR bersifat:
1. mengatur (seperti: referendum);
2. mengikat umum secara langsung;
3. penetapan (contoh: penetapan pers);
4. pernyataan (contoh: negara Tim-Tim masuk ke negara kita).

Sedangkan materi muatan Undang Undang Dasar 1945, menurut Soegino, ada 4 (empat), yaitu:
1. materi yang menurut UU 1945 harus diatur oleh UU;
2. materi yang menurut ketetapan MPR memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan UU;
3. materi yang menurut ketentuan UU Pokok atau UU tentang pokok-pokok harus dilaksanakan dengan UU. Contoh: Undang-undang Pokok Agraria;
4. materi lain yang mengikat umum seperti; kewajiban Warga Negara membayar pajak, mengurangi kebebasan, membuat larangan, dan sebagainya. Contoh: Undang-undang Lalu Lintas.

PERPU
Peraturan ini dapat menangguhkan Undang-undang yang sudah ada.

PP
Peraturan ini dibentuk oleh Presiden, untuk menjalankan UU. Materi muatan PP ada di dalam materi muatan UU. Tidak menambah, tidak menyisipi dan tidak dimodifikasi lagi.

KEPUTUSAN PRESIDEN
Materi muatan Kepres seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PERDA
Perauran daerah (Perda), sebagai pelaksana yang terdapat diatasnya dalam rangka pelaksanaan daerah. Perda terbagi 2 (dua) yaitu:
1. Peraturan daerah yang ada di Provinsi dan
2. Peraturan daerah yang ada di Kabupaten/ kota.

Fungsi Undang Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari dimensi waktu atau fase, yaitu:
Apriori, artinya fungsi UUD atau Konstitusi sebelum negara terbentuk, fungsi UU dianggap sebagai hasil perjanjian masyarakan atau kontrak sosial; dan
Aposteriori, artinya fungsi UU sebagai akta pendirian suatu negara.

Fungsi Undang-undang, yaitu sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pengaturan;
b. Pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar;
c. Pengaturan lebih lanjut dari Ketetapan MPR secara eksplisit.
Seperti: penyelenggaraan pemerintah ‘bersih’ dari KKN maka dibentuk UU No.28 tahun 1995.

Demikian ulasan singkat dari penulis coba kupas mengenai materi muatan, baik itu Undang-Undang Dasar maupun PP, Kepres serta Perpu, kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja. Dan penulis mohon saran atau masukan serta mohon maaf apabila terdapat kurang benar karena penulis masih mengenyam kuliah. Terima kasih.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home